RSS

YLBHI Kecam Pemkab Bekasi Segel Gereja HKBP

19 Mar

Ilustrasi

JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang melakukan penyegelan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang terletak di Jl. MT. Haryono Gang Wiryo, RT. 05/RW. 02, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Direktur Advokasi YLBH, Bahrain SH dalam rilis yang diterima redaksi mengatakan, penyegelan atau penutupan rumah ibadah ini menambah rentetan panjang tindakan diskriminasi serta pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini.

“Dengan dalih belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan alasan yang selama ini digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminasi seperti penyegelan atau penutupan Gereja HKBP Setu ini,” katanya.

Bahrain lebih jauh menjelaskan, sejalan dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memajukan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No 39 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) UU No12 Tahun 2005, maka pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya memberikan kemudahan serta fasilitasi agar proses pengurusan IMB bagi pembangunan rumah ibadah dapat berjalan dengan baik, agar tidak menyulitkan Jemaat Gereja HKBP Setu atau kelompok minoritas agama lainnya untuk menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya.

Selanjutnya, kata dia, terkait persoalan IMB, pemerintah saat ini menggunakan regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Jika mengacu pada peraturan tersebut, kata Bahrain, Bupati seharusnya mempunyai kewajiban untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1). Bahkan di Pasal 6 ayat 1 huruf e juga sangat jelas apa yang seharusnya dijalankan oleh Bupati, terkait dengan penerbitan IMB Rumah Ibadah.

Namun yang terjadi saat ini, kata dia, justru sebaliknya, yakni peraturan tersebut sangat menyulitkan dalam konteks pendirian rumah ibadah.

Di banyak daerah berdasarkan data YLBHI, kelompok-kelompok minoritas agama ketika mendirikan rumah ibadah selalu dipersulit dalam mendapatkan IMB, seperti GKI Yasmin dan 7 Gereja di Rancaekek Bogor, 5 Gereja di Malang Selatan, 17 Gereja di Aceh, belum lagi dengan kelompok-kelompok agama minoritas lainnya.

JEB  ||  Sumber : www.tubasmedia.com

 

Tag:

Wajib tinggalkan balasan disini:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: