RSS

Aliansi Rakyat Menggugat TPL, Datangi DPRD.

16 Agu

“Kembalikan Tanah Adat Kami”

[DHEV FRETES BAKKARA] Masyarakat Nagori Hulambu, Kecamatan Dolok Panribuan, Simalungun berunjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Simalungun, Kamis (15/8).

SIMALUNGUN– Ratusan masyarakat mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), menduduki kantor DPRD Simalungun, Kamis (15/8). Mereka menyampaikan aspirasi  penolakan terhadap keberadaan TPL.

Amatan METRO, Aliansi Rakyat Menggugat TPL, terdiri dari masyarakat Adat Nagahulambu, Nagauluan, Kampung Melayu, Naga Tonga-tonga, Naga Sipinggan, Dolok Nagahayan, Marihat Huta, BEM USI, KSPPM, Sahabat Lingkungan.

Sebelum aspirasi Aliansi Rakyat Menggugat diterima anggota DPRD, beberapa perwakilan warga secara bergantian menyampaikan orasi. Dalam orasinya warga menyampaikan agar pemerintah segera menjembatani tentang penentuan tapal batas HGU TPL dengan lahan masyarakat. Warga berkumpul di depan halaman kantor DPRD sebelum dipersilahkan masuk menemui wakil rakyat.

“Tanah adat dengan luas kurang lebih 500 hektare (ha) yang diwarisi nenek moyang kami di Nagahulambu sejak ratusan tahun lalu, telah digarap perusahaan besar. Tanaman petani seperti jengkol, petai dan tanaman lainnya juga ikut dirusak.

Padahal kami dapat makan dan sekolah hanya karena lahan pertanian tersebut. Sawah sudah menjadi kering dan beralih fungsi akibat penanaman kayu eucalyptus,” ujar Edison Ambarita, salah satu koordinator aksi dengan pengeras suara.

Edison menambahkan, seluruh masyarakat Nagahulambu meminta kepada anggota DPRD Simalungun agar mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Simalungun dan pihak Polres Simalungun. Di mana rekomendasi menjelaskan agar kedua intansi pemerintahan itu melakukan pengembalian tanah adat Nagahulambu dan sekitarnya kepada masyarakat, tarik anggota polisi yang ada di lahan bermasalah, karena dianggap telah menakuti-nakuti warga sekitar.

Setalah berorasi sekitar 3 jam, Aliansi Rakyat Menggugat TPL diterima dua anggota DPRD Simalungun Benhard Damanik dan Rospita br Sitorus, untuk menyampaikan aspirasinya di ruang Badan Anggaran DPRD. Selain kedua anggota DPRD tersebut,  hadir Kadis Kehutanan Sudiahman Sumbayak, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik dan beberapa pimpinan SKPD lainnya.

Dalam forum tersebut, Benhard Damanik mengatakan, pihaknya menerima aspirasi warga Nagahulambu dan akan membawanya ke dalam rapat DPRD Simalungun untuk dibahas dan dicari solusinya segera. Ia meminta ke Polres Simalungun agar melakukan penarikan anggota yang ada di lokasi bermasalah. Benhard mengaku pihaknya tidak bisa menutup PT TPL karena izin mereka masih berlaku.

Namun, pihaknya telah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. “Ingatkan kami untuk menindaklanjuti hal ini,” katanya seraya menyatakan sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi, ada tatib yang harus dilalui. Sementara itu, anggota Komisi I Rospita br Sitorus mengatakan, DPRD bersama-sama dengan para pendemo yang harus memperjuangkan tanah tersebut. Maka dari itu, kata dia, harus dilakukan sesuai prosedur yang ada.

Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik mengatakan, pihaknya akan mengusut dan membela yang benar. “Kita tinggal melihat mana yang benar sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan. kalau masyarakat yang salah, maka akan kita bina. Namun kalau PT TPL yang salah, maka akan kita tangkap,” ujarnya. (rah)

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16 Agustus 2013 in Berita Bonapasogit, Berita Nasional

 

Tag:

Wajib tinggalkan balasan disini:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: